Gerindra Tegaskan Tak Berminat Revisi UU MD3, Tak Situasi PDIP Ketua DPR

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, partainya tak menunjang wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 perihal MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3).

Muzani menegaskan pihaknya menunjang bangku ketua DPR diduduki partai juara Pemilu. Gerindra tak beratensi untuk menjalankan revisi itu,\\” kata Muzani terhadap wartawan, Rabu (27/3/2024).

Muzani mengungkapkan UU MD3 perihal bangku ketua DPR untuk partai juara sudah tepat dan bisa mewujudkan suasana politik bonus 100 new member yang kondusif.

\\”Toh ini sesuatu yang kita sudah sepakati dan kita laksanakan dalam tahun yang lampau dan jalannya smooth, bagus, kaprah-kaprah semacam itu. Gerindra tak keberatan terhadap siapa saja yang duduk di bangku ketua DPR bila partai itu juara pemilu,\\” kata dia.

Selain itu, ketika ditanya apakah ada kekhawatitan bila bangku ketua DPR dijabat PDIP yang menjadi opisisi, Muzani mengaku tak yakin PDIP akan menjadi oposisi.

\\”PDI oposisi? kata siapa?.Sekiranya terbukti enggak bagaimana?\\” pungkasnya.

Golkar Bantah Tekad Rebut Posisi Ketua DPR

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tak ada skenario partainya untuk merebut bangku ketua DPR RI. Sebab, kata Airlangga, Partai Golkar berkomitmen meniru mekanisme yang ada.

\\”Partai Golkar tak pernah merebut (bangku Ketua DPR). Kita ikut mekanisme yang ada, ya, dan tak ada skenario (merebut bangku Ketua DPR),\\” sebut Airlangga ketika konferensi pers berakhir rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Sentra (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Pekan (10/3/2024), diinformasikan Antara

Airlangga membeberkan penentuan ketua DPR akan diputuskan setelah member DPR jangka waktu 2024–2029 sah dilantik pada Oktober 2024.